Jaringan Islam Anti Diskriminasi [JIAD] Jawa Timur

Diskriminasi dengan berbagai bentuknya, nampaknya, masih begitu kental dan mengemuka. Berdasarkan pengalaman Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur, paling tidak ada dua bentuk diskriminasi yang berkembang subur, yaitu: regulasi atau perundang-undangan (kebijakan) dan akses pelayanan publik. Diskriminasi dalam bentuk regulasi ditunjukkan oleh masih adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah yang secara tegas membatasi akses pemenuhan hak kewarganegaraan minoritas etnik. Disini, Negara secara langsung telah memberlakukan standar ganda, yang disatu sisi memberikan hak kewarganegaraan sepenuhnya kepada seseorang, namun pada saat yang sama membatasi perseorangan lainnya. Dalam bentuk akses pelayanan publik, diskriminasi cukup mengemuka yang ditunjukkan oleh masih kentalnya “komersialisasi” pelayanan untuk kepentingan “segelintir” aparat pemerintah. Selain itu, pembedaan persyaratan terhadap minoritas untuk mendapatkan akses pelayanan publik juga menjadi bagian nyata dari praktek diskriminasi yang melibatkan “segelintir” aparat pemerintah tersebut.
Dalam kasus diskriminasi di Kota Surabaya, catatan penting yang hendak dinyatakan oleh Jaringan Islam Anti-Diskriminasi adalah, dampak yang dirasakan langsung oleh para “korban” diskriminasi tersebut. Hak-hak mereka sebagai individu maupun “warganegara” praktis disingkirkan/tersingkirkan. Paling tidak, hak atas pemenuhan status sebagai warga Negara, hak berpolitik, hak sosial-ekonomi dan budaya terberangus oleh regulasi/kebijakan dan praktek diskriminasi oleh “pemerintah” itu. Selain itu, trauma dan ketakutan psikologis cukup kuat menghinggapi pada korban diskriminasi tersebut.
Pertama,  hilangnya atau tanpa status kewarganegaraan (stateless) adalah hak paling asasi yang masih begitu sulit didapatkan hingga kini.  Di Kota Surabaya, etsimasi JIAD meyakini banyak terdapat “ribuan” individu dari etnik minoritas yang sampai saat ini masih bertatus tanpa kewarganegaraan (stateless). Rumitnya persyaratan untuk mendapatkan status kewarganegaraan menjadi salah satu penyebab utamanya. Selain itu, praktek-praktek “pungli” atau “komersialisasi” dalam pemenuhan persyaratan itu pun juga masih dengan mudah ditemukan di Surabaya, meski terkadang sulit dibuktikan karena begitu rapinya mekanisme bekerjanya pungli tersebut.
Kedua, hilangnya hak-hak berpolitik secara normal adalah dampak yang juga kental di Kota Surabaya. Sudah pasti, para stateless sama sekali tidak memiliki hak politik sebagaimana warga lainnya. Salah satu bentuk nyata hilangnya hak berpolitik mereka adalah, hak pilih dalam momentum politik baik lokal maupun nasional. Selama puluhan tahun, sebagaian besar stateless sama sekali tidak memiliki hak ikut pemilu legislatif. Mereka juga tidak berkesempatan mengikuti momentum politik Pilpres/Wapres kemarin. Dapat dibayangkan, jika status kewarganegaraan mereka belum terpenuhi maka sepanjang hayatnya hak politik yang seharusnya melekat dalam diri mereka akan tetap terberangus/hilang.
Ketiga, hilangnya hak sosial ekonomi dan budaya ditunjukkan  oleh tidak adanya ruang bagi stateless untuk menunjukkan tradisi dan budaya mereka di ranah publik. Ini tentu sangat berbeda dengan kebanyakan warga negara yang begitu bebas mengekspresikan tradisi dan kebudayaan mereka. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana mestinya juga tersingkirkan. Temuan JIAD menunjukkan betapa sulitnya para stateless mendapatkan pekerjaan akibat tidak adanya dokumen kependudukan, yang seringkali menjadi salah satu syarat utama melamar pekerjaan.
Keempat,  hidup dan kehidupan yang penuh dengan bayang-bayang ketakutan juga sebagai dampak langsung regulasi dan praktek kebijakan diskriminatif di Kota Surabaya.  Pengakuan para stateless menegaskan, sebagaian dari mereka jarang berani keluar rumah karena takut terkena razia atau operasi kependudukan. Dan lebih menakutkan lagi bagi mereka, bayang-bayang deportasi jika tertangkap razia kependudukan tersebut karena statusnya yang stateless. Para stateless dari minoritas etnik Tionghoa, misalnya, tentu akan dianggap pendatang illegal yang harus dikembalikan ke Negara China. Pada saat yang sama, mereka sama sekali tidak mengenal Tiongkok karena memang lahir di Indonesia, hidup puluhan tahun di Indonesia, dan tidak memiliki satu keluarga pun di Negara tersebut.
Dalam konteks di atas, pada tanggal 7-8 Mei bertempat di kantor PWNU Jawa Timur,  Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur beserta Jaringan Call Center Diskriminasi Layanan Kependudukan dan Kewarganegaraan yang beranggotakan ; GKI Surabaya, Majelis Budayana Indonesia, GKJW MD Surabaya Barat, MAKIN Pak Kik Bio, MAKIN Boen Bio,  dan SiKAD, bekerjasama dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur dan Yayasan TIFA, telah mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan diskriminasi secara umum maupun spesifik yang berkaitan dengan layanan publik kependudukan dan kewarganegaraan di kota Surabaya dalam perspektif fiqh.
Hasilnya, secara umum pemerintah tidak boleh/HARAM melakukan praktek diskriminasi karena hal itu bisa dikategorikan perbuatan dlolim dan penyalahgunaan kekuasaan (al juur). Termasuk didalamnya, pemerintah juga HARAM menelantarkan status kewarganegaraan seseorang karena dapat menyebabkan hilangnya hak-haknya sebagai warganegara.
Pada dasarnya, meski semua rakyat wajib mentaati semua peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Namun, jika ada peraturan atau kebijakan pemerintah yang diskriminatif maka bagi rakyat yang terdiskriminasi dan tidak mentaati aturan tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai tindakan melanggar hukum.,
Perlu dipahami bersama, bahwa posisi agama dalam hal ini justru mensyariatkan keadilan bagi seluruh umat manusia.
Surabaya, 8 Mei 2007
Kordinator Pelaksana Bahtsul Masail

Mashuri.

مسند أحمد ج: 1 ص: 131

مصنف ابن أبي شيبة ج: 6 ص: 545

Telah menceritakan kepada kami Waki’ ia berkata menceritakan kepada kami Mubarak darai Hasan ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak boleh taat bagi makhluk dalam maksiat terhadap Al-Khaliq.

سنن الترمذي ج: 4 ص: 209

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami al-Laits dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi’ dari Ibni Umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Ketaatan adalah wajib atas seorang muslim dalam hal yang ia suka atau tidak suka selama ia tidak diperintah maksiat, dan jika ia diperintah maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat”. 

تحفة الأحوذي ج: 5 ص: 298

3.      (Soal): Apa hukumnya bagi pemerintah yang diskriminatif sehingga menyebabkan  status kewarganegaraan seseorang menjadi terlantar?.

(Jawab): Haram karena penelantaran terhadap status kewarganegaraan seseorang oleh pemerintah dapat menyebabkan hilangnya hak-hak sebagai warganegara

Maraji’ no : 3

4.      (Soal): Bagaimana tanggung jawab masyarakat dalam upaya penghapusan kebijakan dan praktek diskriminasi yang dilakukan pemerintah?.

(Jawab): Masyarakat wajib melakukan amar makruf nahi munkar ketika melihat kebijakan dan praktek diskriminasi yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Amar ma’ruf nahi munkar ada dua tingkatan yaitu ta’rif (menyadarkan), kemudian menasihati dengan tutur kata yang baik, kemudian dengan kata-kata yang keras dan kemudian melarang dengan tegas. Dua yang pertama berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin dan dua yang akhir tertentu bagi pemegang kekuasaan.